Wiranto Dianggap Tidak Layak Menjadi Menko Polhukam, Dicap Pelanggar HAM

Wiranto Dianggap Tidak Layak Menjadi Menko Polhukam, Dicap Pelanggar HAM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan susunan kabinet baru hasil reshuffle kabinet kerja jilid II. Banyak kritikan terhadap reshuffle jilid II ini, termasuk dengan diangkatnya Wiranto sebagai Menko Polhukam.

Akbar Tanjung sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar menanggapi seputar kritikan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan‎ (Menko Polhukam).

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Wiranto dianggap tidak layak menjadi Menko Polhukam karena diduga terlibat banyak kasus Hak Asasi Manusia (HAM) saat menjabat Panglima ABRI.

BACA JUGA: Yoshi Rinrada, Cantik, Senyum Manis, Tubuh Mungil Dan Juara Kontes Kecantikan. Tapi Ternyata….

Menanggapi kritikan dari Kontras tersebut, Akbar Tanjung berpendapat kalau Wiranto belumlah dapat disebut sebagai pelanggar HAM. 

“Karena sejauh ini belum ada putusan resmi yang mengatakan ada pelanggaran HAM dari aspek hukum,” kata Akbar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Lebih lanjut Akbar Tanjung mengatakan, saat Wiranto menjadi Panglima belum bis disebut terjadi pelanggaran HAM. Dan Akbar menegaskan ituasi politik saat 1998 mengharuskan aparat melakukan langkah-langkah.

‎”Saya kira kita negara hukum. Oleh karena itu berkaitan dengan hal-hal pelanggaran hukum dan berkaitan dengan HAM tentu kita semua serahkan pada petugas hukum,” tutur Akbar Tanjung.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *