Pemkab Purwakarta Alokasikan Anggaran 10 M Untuk Menggaji 582 Guru Dari Lima Agama

Pemkab Purwakarta Alokasikan Anggaran 10 M Untuk Menggaji 582 Guru Dari Lima Agama

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengalokasikan anggaran setidaknya Rp 10 miliar untuk menggaji sekitar 582 guru dari lima agama. Para guru ini nantinya akan bertugas mendidik para pelajar di Purwakarta agar lebih mendalami dan memahami agamanya masing-masing.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (13/10), Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menjelaskan, kebijakan yang bakal diterapkan mulai Desember 2016 ini tidak akan mengganggu pelajaran agama yang tercantum dalam kurikulum.

BACA JUGA: Wanita Malang Ini Dieksekusi Dilempari Batu Sampai Mati Karena Menolak Menikah

Pendidikan agama yang disebutnya kurikulum kultural ini justru diharapkan membantu pelajar untuk lebih mendalami ajaran agama yang mereka yakini masing-masing.

Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi mencontohkan, pelajaran agama Islam yang selama ini diberikan kepada para pelajar cenderung normatif hingga monoton. Padahal, seluruh agama termasuk Islam membutuhkan pemahaman yang komprehensif yang mencakup postur intelektual, analisa ilmiah, dan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, Dedi berharap dengan kurikulum kultural ini, agama menjadi standar prilaku kehidupan, bukan dogma.

“Kalau keadaan ini terus dibiarkan kata dia, ini dapat memicu penyebaran pengetahuan agama yang katanya karena sumber pengetahuan tidak diketahui secara langsung oleh pelajar. Pengaruh jangka panjangnya, agama akan dipahami sebagai dogma bukan standar perilaku kehidupan, lebih parah lagi, akan semakin marak semangat kafir-mengkafirkan,” katanya.

Bupati yang sehari-hari mengenakan pakaian khas Sunda ini mengatakan, dalam kurikulum kultural ini para pelajar diajarkan membaca kitab kuning bagi pelajar Islam dan kitab lain sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing pelajar.

Dedi memaparkan, kitab kuning selain mengajarkan perbedaan pendapat, juga mengajarkan metodologi berpikir kepada para pembacanya. Hal ini penting agar pelajar di Purwakarta terbiasa dengan perbandingan pendapat-pendapat yang beredar atas sebuah persoalan.

“Kalau sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat kan enak, kalau pelajar mendapati pendapat yang berbeda, mereka akan merujuk kepada kitab-kitab yang mereka pelajari, tidak satu kitab saja. Sehingga timbul alternatif-alternatif. Saat kondisi seperti ini, dipilihlah pendapat yang sesuai,” paparnya.

Kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah pemuka agama. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Kiai Faris el Haq mengatakan penerapan kebijakan baru di Purwakarta ini menandakan komitmen pemerintah daerah setempat untuk mengintegrasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama.

Pelajar yang belajar kitab kuning, menurut Kiai Faris, selain akan memperoleh pengetahuan baru. Selain itu, para pelajar juga akan memperoleh ketepatan referensi secara langsung dari para ulama penyusun kitab kuning tersebut.

BACA JUGA: PKS: Pidato Ahok Sangat Membahayakan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia

Menurutnya, tidak pernah ada pendapat penyusun kitab kuning yang subjektif menurut kesan pribadi penyusun. Seluruh pendapat dalam kitab kuning, menurutnya, dapat diverifikasi kebenarannya secara akademik

“Selain itu mereka dapat berkah, iya toh? Para penyusun kitab kuning itu masya Allah, mereka bukan saja menulis, tetapi mereka riyadhoh, latihan, wirid, tirakat sambil menulis kitab pada masanya. Melalui hasil penyusunan itulah dapat kita ketahui kedalaman ilmu para ulama. Ini kebijakan Bupati Purwakarta wajib hukumnya untuk didukung,” kata Faris.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *